"PBB sudah menegaskan dalam berbagai kesempatan bahwa pembangunan permukiman di wilayah yang diduduki adalah ilegal di mata hukum internasional," kata juru bicara Ban, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Kamis (5/6/14).
Sebelumnya, rezim Zionis memerintahkan pejabatnya melaksanakan rencana pembangunan 1.800 unit pemukim di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki beberapa jam setelah Kementerian Perumahan Zionis Israel mengeshakan tender pembangunan 1.500 unit pemukiman di Tepi Barat dan Timur Al -Quds.
"Sekjen menyeru Zionis agar mengindahkan seruan masyarakat internasional untuk membekukan kegiatan permukiman dan mematuhi komitmennya di bawah hukum internasional," tambah Dujarric.
Sementara itu, Uni Eropa juga menyeru rezim Israel untuk membatalkan rencana pembangunan unit pemukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki. "Kami menyeru pemerintah Zionis untuk membatalkan keputusan ini dan mengarahkan semua upayanya menuju pembicaraan damai."
Zionis mengklaim bahwa langkah tersebut merupakan tanggapan terhadap pembentukan pemerintah persatuan Palestina. Kabinet baru pemerintah persatuan Palestina disumpah di hadapan Kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Senin
0 komentar:
Posting Komentar