Kesepakatan persatuan Palestina membuat marah rezim Zionis Israel, dan Tel Aviv mengancam membatalkan pertemuan dengan Otoritas Palestina (PA) yang sudah dijadwalkan.
"Israel membatalkan pertemuan negosiasi yang seharusnya berlangsung malam ini," kata Ofir Gendelman, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diposting di Twitter-nya pada Rabu (23/4/14).
Keputusan itu muncul setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berjanji untuk membentuk pemerintahan bersama.
Kepala negosiator Otoritas Palestina, Saeb Erakat, dalam sebuha pernyataan mengatakan kepada wartawan, tidak ada rencana pertemuan dengan rezim Zionis Israel.
Erakat menyalahkan Netanyahu yang menurutnya telah menyabotase apa yang disebut pembicaraan "damai" sementera rezim Zionis terus melakukanekspansi permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
"Dulu Netanyahu menghentikan perundingan," katanya. "Dia lebih memilih permukiman, bukan perdamaian dan menghancurkan proses perdamaian."
Pejabat PA juga menekankan, Palestina akan bertemu secara bilateral dengan utusan AS, Martin Indyk di Ramallah pada hari Kamis (24/4).
Sementara itu, kepala PA Mahmoud Abbas mengatakan, kesepakatan antara Hamas dan PLO itu mencakup partai Fatah -yang dia pimpin dan hal itu tidak bertentangan dengan negosiasi yang dia lakukan dengan Zionis Israel, dan negara Palestina merdeka tetap menjadi tujuannya.
Pada konferensi pers sebelumnya di Jalur Gaza, Hamas dan PLO mengumumkan kesepakatan untuk pemerintahan koalisi dan mengakhiri tujuh tahun pemerintahan terpisah di Tepi Barat dan Gaza.
Berdasarkan kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu itu, faksi-faksi Palestina yang bersaing akan membentuk pemerintah persatuan dalam lima minggu mendatang dan mengadakan pemilihan nasional enam bulan kemudian.
Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Mesir pada tahun 2011, tapi tidak dilaksanakan karena adanya beberapa perbedaan prinsip.
0 komentar:
Posting Komentar